Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015

Rencana Strategis (Renstra) Review 2011 - 2015

1.1.    LATAR BELAKANG

 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang maka dibentuk Kantor Penanaman Modal sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang Tahun 2011–2015  merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara  mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.  Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan target.  Secara umum Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan penanaman modal bagi Perusahaan Modal Asing (PMA)/ Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

Salah satu upaya yang ditempuh dalam melaksanakan tugas adalah melalui suatu sistem perencanaan yang terpadu dan bersifat kontinyu, yang lazim disebut dengan Perencanaan Stratejik/Strategis.  Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan Strategis harus menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan.  Perencanaan Strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas, yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era otonomi daerah ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak dapat diimplementasikan pada seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam penyusunan Reviuw Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih periode 2010-2015. Penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal secara sistematis, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kantor Penanaman Modal dilengkapi dengan indikator pencapaiannya untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang.

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Tahun 2011-2015 ini juga berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra yang mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kantor Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Rencana Kerja terdapat penjelasan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang.

 

 

 

 

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Kantor Penanaman Modal

dengan Dokumen perencanaan lainnya

1.2.        LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal adalah :

a.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c.    Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 jo. Nomor 36. Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI);

d.    Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;

f.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;    

g.    Peraturan menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;

h.    Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;

i.      Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal ; ui dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010;

j.      Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

k.    Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

l.      Peraturan Kepala BKPM Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Tahun 2010 – 2014;

m.   Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014;

n.    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025;

o.    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang;

p.    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015.

q.    Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

r.     Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

 

Untuk Data Lengkap dan File dapat di unduh di Menu Download

 

 


Last Update:25-06-2015 11:54