Minggu, Desember 16, 2018

 

Berita

Berita (20)

Dalam rangka terlaksananya penerapan E-Goverment  di Pemerintah Kabupten Malang. Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengadakan bimbingan teknis bagi operator website SKPD,Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Solaris Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 20 Desember 2016. Diharapkan para peserta bimbingan teknis dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam mengelola Website di masing masing lingkungan satuan kerjanya, sehingga dapat memberikan informasi dan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

BKPM: Swasta Harus Diajak Bangun Infrastruktur

BKPM: Swasta Harus Diajak Bangun Infrastruktur

Kamis, 27 Oktober 2016 | 14:00 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diyakini membutuhkan biaya yang sangat besar dan tak melulu sanggup dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa hingga 2019 mendatang, biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur adalah sebesar Rp 5.519,4 triliun.

Dari estimasi tersebut, APBN diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 40 persen atau senilai Rp 2.215,6 triliun.

Hal tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menutupinya. Oleh sebab itu, peran swasta dalam berinvestasi dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah sendiri telah menempuh bermacam cara untuk memacu partisipasi sektor swasta, mulai dari reformasi regulasi seperti pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, diperbolehkannya perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah swasta tanpa terlebih dahulu mendirikan perusahaan lokal, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah juga membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerjasama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga financial closing.  

Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dan menarik investor asing masuk ke Indonesia.

Selain memangkas jumlah perizinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perizinan, pemerintah terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor.

"Besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” jelas Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (26/10/2016).

Proyek infrastruktur, di mata Thomas selain penting untuk dibangun juga mesti membuat masyarakat mendapat manfaat darinya sehingga pembangunan infrastruktur yang begitu masif saat ini tidak sia-sia.

Contohnya dalam proyek jalan tol, bagaimana pengusaha yang ada di sekitar proyek jalan tol bisa memanfaatkan peluang untuk membangun rest area dan pengusaha kecil dapat berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai medium bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan.

Thomas menyampaikan, dengan adanya program tax amnesty, BKPM telah memberikan kemudahan layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak.

Peserta pengampunan pajak yang akan menyalurkan dananya melalui penanaman modal di sektor infrastruktur dapat memanfaatkan layanan izin tiga jam dan dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk, percepatan jalur hijau maupun fasilitas tax allowance atau tax holiday.

Investasi swasta untuk proyek-proyek infrastruktur pun cukup besar sepanjang tahun ini.

Data BKPM menunjukkan, dalam periode semester I 2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp 44 triliun yang terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Prospek sektor infrastruktur yang terus meningkat ini merupakan salah satu faktor positif yang menjadi perhatian para calon investor.

"Investor tersebut harus mengetahui terlebih dahulu berbagai proyek infrastruktur yang diproyeksikan pemerintah hingga tahun 2019," tandas Thomas.

Penulis

: Ridwan Aji Pitoko

Editor

: Hilda B Alexander

 

BKPM: Jangan Bicara Insentif Sebelum Pungli Diberantas

 

Praktik yang merugikan perekonomian masih terjadi.

 

Selasa, 25 Oktober 2016 | 16:35 WIB

 

 

VIVA.co.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong merasa pemerintah sudah lebih dari cukup untuk memberikan berbagai insentif kepada para investor. Apakah itu insentif fiskal berupa perpajakan, maupun insentif lainnya.

 

Menurut Tom,  pemberantasan pungutan liar menjadi pekerjaan rumah penting bagi seluruh pejabat negara, dalam memberikan kepastian usaha bagi para investor. Sehingga, iklim investasi Indonesia bisa terjaga dengan kondusif.

 

“Percuma kasih insentif, tapi di saat yang sama masih banyak pungli, perizinan yang gila-gilaan,” tutur  Tom saat ditemui di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 25 Oktober 2016.

 

Ia menegaskan, sampai saat ini praktik yang merugikan perekonomian secara tidak langsung itu masih terjadi. Alih-alih memberikan insentif, namun persoalan sebenarnya yang terjadi di lapangan justru tidak terselesaikan.

 

“Sedikit konyol kalau kita memberikan insentif menggiurkan, tetapi masih banyak yang tidak masuk akal,” katanya.

 

Maka dari itu, Tom menegaskan, deregulasi-deregulasi aturan yang selama ini menghambat akan tetap menjadi prioritas dibandingkan memberikan kemudahan kepada investor, hanya untuk mengejar pertumbuhan investasi. “Membenahi dulu, baru kita bicara soal insentif,” ujar dia.

 

Oleh : Rochimawati, Chandra G. Asmara

 

BKPM Gandeng Polri, Jamin Keamanan Investor

BKPM Gandeng Polri, Jamin Keamanan Investor  

Senin, 19 September 2016 | 17:26 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kepolisian RI untuk menjamin keamanan dalam berinvestasi. Kepala BKPM Thomas Lembong berharap jaminan tersebut bisa menarik lebih banyak investor.

Thomas juga berharap kerja sama dengan Polri bisa membantunya mencapai target realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 2016 sebesar Rp 594,8 triliun. "Target realisasi 2017 sebesar Rp 631,5 triliun juga diharapkan dapat tercapai," katanya di kantor BKPM, Jakarta, Senin, 19 September 2016.

BKPM dan Polri menandatangani pedoman kerja tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha pada Senin, 19 September 2016. Perlindungan diutamakan diberikan kepada sepuluh wilayah dengan potensi investasi terbesar, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Kepala Kepolisian Daerah dari kesepuluh wilayah tersebut turut hadir saat penandatanganan kerja sama. Mereka mendapat arahan langsung dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk membantu investor menjalankan usahanya. Selain untuk menjaga kenyamanan investor di Indonesia, jaminan keamanan diharapkan bisa menarik minta investor lain.

Tito mengatakan jaminan keamanan yang diberikan bisa berupa bantuan saat demonstrasi, aksi mogok kerja, hingga tindakan premanisme. "Mulai dari preman beneran sampai preman berseragam," katanya.

Tito juga meminta sepuluh kapolda tersebut untuk langsung menjalin komunikasi dengan BKPM Daerah (BKPMD). Keduanya dapat langsung menginventarisasi masalah di lapangan sehingga bisa langsung ditangani.

Oleh : Vindry Florentin

BKPM Diminta Ambil Alih Perizinan di Kementerian  

Selasa, 23 Agustus 2016 | 17:12 WIB  

 

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo mengaku belum puas terhadap kenaikan investasi sebesar 17,8 persen pada tahun ini. Menurut Jokowi, kenaikan itu bisa lebih tinggi apabila pengurusan perizinan investasi makin cepat. 

Presiden menyarankan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) aktif menarik perizinan investasi yang mandek di kementerian. "Kepala BKPM (Thomas Lembong), mulai ditarik saja agar perizinan ini lebih cepat lagi. Ini supaya investor enggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ucapnya di Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Agustus 2016.

Menurut Jokowi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM sudah tergolong bagus. Meski begitu, ujar dia, bukan berarti PTSP di BKPM tak ada kekurangan. "Dalam hal kecepatan dan kesigapan, kualitas PTSP BKPM masih bisa ditingkatkan lagi," tuturnya.

Selain dalam hal kecepatan, keterpaduan antara PTSP di pusat dan di daerah  masih bisa diperbaiki. Menurut Jokowi, masih ada kejadian di mana kecepatan pengurusan di PTSP daerah dan pusat timpang akibat kurangnya keterpaduan.


Jokowi meminta standardisasi pelayanan investasi yang bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Dia juga ingin PTSP benar-benar satu pintu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan terintegrasi. 

"Karena apa pun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan adalah investasi," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong pernah mengatakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna pasca-reshuffle, Juli 2016, bahwa investasi adalah kunci keberhasilan pemerintah. Presiden meminta semua kementerian turut berperan menarik investasi baru sekaligus memastikan investor lebih mudah dalam proses investasi di semua sektor ekonomi.

Menurut Lembong, perbaikan iklim bisnis adalah faktor utama untuk menekan jeda antara komitmen dan realisasi investasi di Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan rasio komitmen dan realisasi investasi di Indonesia.

“Seperti Presiden Jokowi katakan. Enggak ada jalan pintas, enggak ada peluru ajaib. Harus ada deregulasi untuk meringankan dan menyederhanakan persyaratan, termasuk di daerah,” kata Lembong di gedung BKPM, Kamis, 28 Juli 2016.

Oleh : Istman Mp

Tahun Depan BKPM Genjot Investasi di Sektor Ini  

Kamis, 18 Agustus 2016 | 23:59 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong memaparkan beberapa sektor yang investasinya akan digenjot pada 2017. Di antaranya investasi pembangunan smelter dan pengembangan industri dasar serta pariwisata.

"Yang sudah jalan kan smelter. Itu hasil konsistensi pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral mentah. Sektor ini akan kami genjot karena merupakan bagian industrialisasi dan hilirisasi," kata Thomas di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.

Untuk industri dasar, menurut Thomas, BKPM akan meningkatkan investasi produksi baja dan petrokimia. "Baja dapat dipakai di otomotif, elektronik, galangan kapal, dan lain sebagainya. Untuk petrokimia, ya semua plastik. Saat ini kita kan mengimpor sangat besar untuk bahan baku baja dan plastik. Karena itu, harus dibangun industri-industri dasar," katanya.

Sementara itu, untuk sektor pariwisata, Thomas menilai, perlu ada perhatian khusus. "Selama ini investasi di sektor pariwisata masih sepotong-sepotong," tuturnya. "Padahal membuat hotel dan resor kan cepat menciptakan lapangan kerja."

Pada 2017, pemerintah ingin investasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3 persen. Pemerintah mengaku tidak punya banyak alternatif pendorong ekonomi selain investasi akibat lesunya belanja negara, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta ekspor-impor. 

Thomas menambahkan, dana repatriasi dari program tax amnesty dapat juga meningkatkan investasi. Dia berharap, peserta tax amnesty yang telah memiliki usaha di dalam negeri dapat mempercepat ekspansi. "Punya pabrik atau hotel, tadinya ingin ekspansi 5 tahun ke depan, kalau punya duit sekarang, kenapa tidak ekspansi sekarang?" ucapnya.

Oleh : Angelina Anjar Sawitri

Kepala BKPM Dukung ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum  

Senin, 01 Agustus 2016 | 18:27 WIB

 

TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan dukungannya atas penyelenggaraan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum pada 8-11 November. Acara yang digelar dalam rangka Indonesia Infrastructure Week 2016 itu akan membahas tantangan masa depan yang dihadapi ASEAN dalam tahapan pembangunan proyek infrastruktur.

Menurut Thomas, pembangunan infrastruktur merupakan fokus utama pemerintah dalam mempercepat agenda pembangunan nasional. "Pembangunan infrastruktur merupakan landasan utama reformasi perekonomian. Event ini bagus sekali untuk mensinergikan rencana Indonesia dengan Master Plan for ASEAN Connectivity 2025," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

Thomas menilai forum ini akan menjadi wadah bagi pemerintah negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan kesempatan investasi domestik dan regional yang tercantum dalam Master Plan for ASEAN Connectivity 2025. "Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, integrasi dan konektivitas dalam perekonomian, perdagangan, dan investasi sangat penting," tuturnya.

Karena itu, sebagai gerbang utama bagi pebisnis, BKPM akan terus menyokong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. "BKPM akan terus memfasilitasi dan memberikan bantuan bagi investor, terutama dalam menyalurkan minat investasi di sektor infrastruktur," ucapnya.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, Rahmat Pramono, menambahkan bahwa Master Plan for ASEAN Connectivity 2025 akan disahkan para kepala negara-negara ASEAN pada September mendatang. "Pelaksanaan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum ini akan menjadi salah satu langkah awal dalam mengimplementasikan master plan yang baru," katanya.

Rahmat pun mengatakan forum ini akan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan swasta untuk memulai kemitraan yang sinergis dalam implementasi master plan tersebut. "Integrasi penting bagi ASEAN untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Forum ini adalah forum yang sangat tepat agar investor dapat melihat peluang-peluang yang ada dalam pembangunan infrastruktur di ASEAN," ujarnya.

Rencananya, Indonesia Infrastructure Week 2016 akan dihadiri 350 perusahaan peserta pameran dan 16 ribu pengunjung untuk berkontribusi dalam agenda infrastruktur nasional. Tahun lalu, Indonesia Infrastructure Week dikunjungi 13.620 orang, termasuk peserta internasional dari 35 negara dan menghasilkan nilai transaksi sekitar US$ 9,6 miliar.

Oleh : Angelina Anjar Sawitri

BKPM: Fasilitas Importasi Jalur Hijau Potong Waktu Pengecekan Bea Cukai Jadi 0,36 Hari

Selasa, 26 Juli 2016 | 16:31 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sebanyak 66 perusahaan telah manfaatkan fasilitas percepatan importasi jalur hijau sejak diluncurkan pada 11 Januari 2016 hingga 18 Juli 2016.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, sebanyak 62 perusahaan dari 66 perusahaan telah merealisasikan importasi mesin, barang, dan peralatan sebesar Rp 15,96 triliun.

Fasilitas percepatan importasi jalur hijau ini juga telah memotong waktu pengecekan bea cukai atau custom clearance time sebesar 94 persen dari 6,05 hari menjadi 0,36 hari.

"Percepatan waktu pelayanan kepabeanan tersebut sangat membantu investor dalam percepatan proses konstruksi proyek investasinya," ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Menurut Franky, ada dua perusahaan yang mendapatkan manfaat nyata dari percepatan fasilitas percepatan jalur importasi jalur hijau.

Pertama, PT Batutu Tembaga Raya yang berinvestasi di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya yang waktu pengecekan bea cukainya lebih cepat dari 6,7 hari menjadi 0,34 hari atau 95 persen.

Kedua, PT Megah Surya Pertiwi yang terdapat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang waktu pengecekan bea cukainya lebih cepat dari 4,73 hari jadi 0,28 hari.

"Perusahaan yang baru memulai ground breaking Juni 2015 saat ini sudah mencapai 80 persen dan siap produksi komersial Oktober mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, dari 66 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas percepatan importasi fasilitas hijau, sebagian adalah importir baru.

"Biasanya dengan dilakukannya pemeriksaan fisik dan dokumen pada saat impor, rata-rata waktu pelayanan bea bukai 6,047 hari. Namun, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik barang pada saat impor, layanan yang diberikan bea cukai jauh lebih cepat, bahkan kurang dari 0,5 hari," pungkasnya.

Penulis

: Achmad Fauzi

Editor

: M Fajar Marta

Restoran Asal Singapura Berminat Investasi Rp 27,8 Miliar di Indonesia

Selasa, 21 Juni 2016 | 19:16 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan sebuah restoran terkemuka asal Singapura  berminat untuk berinvestasi sebesar 2 juta dollar AS atau setara Rp 27,8 miliar di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan restoran tersebut menyampaikan minatnya berinvestasi setelah pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Isi Perpres itu antara lain pihak asing boleh menguasai 100 persen saham restoran di Indonesia.

"Ini salah satu dari beberapa minat yang muncul pasca direvisinya peraturan mengenai DNI tersebut," kata Franky dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Franky menuturkan restoran tersebut akan membuka proyek awalnya di wilayah Jakarta.

Kemudian, perusahaan tersebut berencana ekspansi ke wilayah lainnya jika mendapatkan respon positif dari konsumen Indonesia.

"BKPM mendukung penuh rencana investasi perusahaan tersebut dan mendorong investasi keluar wilayah Jakarta untuk menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia," ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan BKPM (IIPC) Singapura  Ricky Kusmayadi mengatakan bahwa investasi tersebut akan dikawal oleh pihaknya dengan berkoordinasi dengan KBRI dan instasi terkait.

"Kami melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan untuk membantu memfasilitasi berbagai keperluan terkait rencana investasi yang dilakukan," kata Ricky.

Singapura merupakan negara teratas di daftar peringkat negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia.

Pada triwulan I tahun 2016 Singapura telah berinvestasi di Indonesia sebesar 2,9 miliar dollar AS.

Penulis

: Achmad Fauzi

Editor

: M Fajar Marta

BKPM: Perusahaan Farmasi Tiongkok Berminat Investasi di Indonesia

Minggu, 19 Juni 2016 | 21:54 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan perusahaan Farmasi asal Tiongkok berminat untuk menanamkan uangnya di industri Farmasi Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarany mengatakan lembaganya akan terus mengawal minat investasi perusahaan Farmasi asal Tiongkok tersebut sampai tahap realisasi.

"Kita menyambut positif minat investasi yang disampaikan oleh investor Tiongkok tersebut. Apalagi Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri untuk mendorong industri farmasi dalam negeri," kata Franky dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Minggu (19/6/2016).

Franky menjelaskan ada empat perusahaan yang berminat untuk berinvestasi. Namun, Franky tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang berminat berinvestasi.

"Mereka menanyakan mengenai regulasi terbaru terutama terkait dengan kepemilikan asing serta beberapa peraturan penunjangnya," ujar Franky.

Saat ini pemerintah juga sedang membuat road map dan rencana kerja pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, kata Franky, pemerintah memiliki program jaminan kesehatan nasional yang berpotensi untuk meningkatkan kebutuhan akan obat dan alat kesehatan.

"Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan pada tahun 2019, pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dalam negeri bisa mencapai 50 persen," tutur Franky. 

Penulis

: Achmad Fauzi

Editor

: Bambang Priyo Jatmiko

Penghargaan